Tulisan saudara Fajlurrahman Jurdi bertajuk “Pilkada Sulsel dan Ancaman Demokrasi Komunitarian” Tribun, Sabtu, (24/02) menarik untuk tanggapi. Hal ini disebabkan karena; Pertama, yang penulis ingin ingatkan kepada saudara Fajlurrahman Jurdi bahwa Undang Undang No. 32 Tahun 2004 itu bukan Otonomi Daerah tetapi yang benar adalah menyangkut Pemerintahan Daerah. Dimana UU tersebut mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk didalamnya adalah sistem pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung.

Kedua, Fajlurrahman Jurdi menuding bahwa UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyebab dari kegamangan dan kacaunya tata politik lokal yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Saudara secara tidak langsung mengatakan bahwa kacaunya praktik-praktik politik lokal kurang lebih disebabkan karena adanya ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya lewat proses pemilu yang dilaksanakan secara langsung. Sementara masyarakat Indonesia belum siap dengan kenyataan seperti itu.

Dalam kontek politik penulis tidak sepakat dengan Fajlurrahman Jurdi yang hanya melihat demokrasi lokal dalam realitasnya yang memang sungguh terpaut jauh dari idealisme politik lokal itu sendiri. Sehingga menghukumi politik lokal berdasarkan pada realitas politiknya adalah tidak fair. Dalam istilah filsafat ini disebut dengan argumentum at hominem. Kita tahu bersama bahwa proses penyusunan UU No. 32 semangatnya adalah bagaimana memberikan wewenang kepada rakyat untuk menentukan sikap politiknya lewat proses demokrasi, yaitu pemilihan secara langsung. Walaupun memang harus disadari bahwa pintu masuk bagi proses-proses politik itu hanya diberikan kepada partai politik. Sementara ruang-ruang kultural dikebiri dalam undang-undang tersebut.

Dengan kacamata sosiologis yang saudara pakai, kenapa tidak menggali pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya kenapa UU No. 32 harus lahir? Atau kenapa kelompok pro demokrasi memilih demokrasi langsung ketimbang perwakilan? Apakah karena keinginan dari para elit politik ansich? Atau sesungguhnya dibalik kelahiran UU tersebut ada makna lain yang bisa dijelaskan. Yaitu bagaimana memberikan partisipasi dan ruang ekpresi bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Tentunya lewat jalur politik formal dan kultural. Sayangnya jalur kultural belum diberikan ruang dalam tata politik kita. Sehingga dalam realitas politik yang terjadi hanyalah partisipasi tunggal, yaitu vote participation. Sementara partisipasi dalam penentuan anggaran, pengambilan keputusan, dan berbagai hal-hal yang menyangkut substansi demokrasi dinafikan. Intinya bagaimana rakyat mengambil peran (voice, akses dan kontrol) dalam proses politik.

Memang terdapat anomali dalam konteks ini. Dan kerena itu penulis sepakat bahwa realitas selalu jujur menuturkan setiap hal yang terjadi. Tetapi hemat saya disinilah komunitas atau kelompok-kelompok sosial kritis memiliki peran untuk melakukan pendidikan demokrasi dan partisipasi terhadap warga negara melalui forum-forum warga. Oleh karena itu demokrasi komunitarian menjadi sangat penting. Sebab disana rakyat tidak hanya mengalami kontek demokrasi prosedural semata tetapi substansi demokrasi terpaut disana. Penulis sangat gembira menyaksikan bagaimana anak-anak muda mengorganisasi masyarakat di Bandung untuk terlibat dalam proses-proses legislasi. Demikian pula dengan kasus Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FKM2S) yang mampu menciptakan bargaining power dengan pemerintahnya. Hemat saya disini sesungguhnya pentingnya demokrasi komunitarian.

Ketiga, sayangnya saudara Fajlurrahman Jurdi tidak menjelaskan secara mendalam sesungguhnya demokrasi komunitarian itu seperti apa modelnya? Sehingga publik tidak memahami ancaman bagi demokrasi komunitarian yang saudara risaukan. Hemat saya justru dengan kegamangan politik lokal saat ini sebagaimana saudara jelaskan menjadi wadah yang subur bagi tumbuhnya komunitas-komunitas sosial kritis. Atau meminjam istilahnya Nita Indah Sari (Ketua PRD) yaitu bagaimana mencoba membangun sebuah masyarakat politik dalam skala kecil. Atau mungkin bisa disebut dengan civil society movement.

Gagasan mengenai demokrasi komunitarian lahir sesungguhnya adalah kritik atas praktik demokrasi liberal yang mencoba menyamaratakan praktik-praktik demokrasi di seluruh dunia. Demokrasi liberal dimana tiga pilarnya yaitu konstestansi, liberalisasi dan partisipasi menjadi pembenaran universal terhadap seluruh bangunan sistem demokrasi. Padahal dalam realitasnya antara satu wilayah (ruang) yang satu dengan lainnya berbeda kultur. Termasuk kultur yang ada dan tumbuh di Bugis-Makassar.

Dalam tradisi Bugis-Makassar, Politik bukanlah sebuah hal baru. Sebab dalam peradaban Bugis-Makassar telah lama dikenal proses politik. Hal ini dapat telusuri bahwa hampir semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar dibangun dari adanya perjanjian (kontrak) politik antara kelompok (Anang) dalam wilayah pemukiman masing-masing (Wanua) untuk mengangkat yang dalam istilah lontara disebut dengan To Manurung sebagai pemimpin komunitas.

Sehingga hemat penulis dalam tradisi Bugis-Makassar telah terbangun sebuah model demokrasi komunitarian yang spesifik dan telah dilaksanakan secara turun temurun dalam sistem pemerintahan orang Bugis-Makassar dimasa lalu. Dalam tradisi Bugis-Makassar paling tidak ada tiga kiriteria pemimpin yang bias dijadikan sebagai ukuran untuk melihat seorang pemimpin. Pertama, to panrita’ (shaleh) yaitu penguasaan atas seluk-beluk agama, bijaksana, shaleh, dan jujur. Begitu pentingnya moralitas dan kejujuran sehingga sejak awal kearifan Bugis-Makassar menempatkan kejujuran sebagai kriteria seorang pemimpin.

Karena ke-shalehan pada akhirnya akan melahirkan empati sosial atas rakyat yang dipimpinnya. Shaleh juga menumbuhkan semangat pembebasan, kesetaraan, keadilan dan persaudaraan. Sehingga dengan sifat ke-shalehan seorang pemimpin tidak seenaknya menggusur orang-orang miskin. Seorang yang shaleh akan senantiasa bijak dan jujur apa adanya. Semangat panrita’ (shaleh) menjadi penting yaitu bagaimana seorang pemimpin memberikan perhatian dan berkhidmat untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Kedua, to acca (cerdas/smart) dalam tradisi Bugis-Makassar, pemimpin haruslah cerdas, smart dan visioner. Hal ini disebabkan kerena kecerdasan sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Ibarat dalam sebuah pelayaran, maka pemimpin adalah nahkoda. Nahkodalah yang akan menentukan arah, haluan dan kemana kapal akan dilabuhkan. Ombak dan badai adalah tantangan yang senantiasa hadir menyapa. Kadang-kadang galak, dan sesekali juga bersahabat. Oleh karena itu mengemudikan kapal kepemimpinan, seorang pemimpin haruslah cerdas. Sebab kadangkala kapal harus oval untuk menghindari ombak. Dan itu sangat ditunjang oleh kecerdasan seorang nahkoda. Sehingga kapal tiba pada target yang dituju.

Ciri Ketiga, adalah to warani (tegas) artinya seorang pemimpin dalam tradisi Bugis-Makassar adalah orang berani, yaitu manusia yang memiliki prinsip. Kesadaran akan ketegasan bermaknakan tegas terhadap nilai kearifan yang kita pegang sebagai orang Bugis-Makassar. Ketegasan tersebut  mendorong kita untuk setia pada kebenaran yang kita yakini sebagai insan beriman. Ketegasan berarti mengatakan tidak  terhadap kezaliman, kekerasan dan ketidakadilan yang diperlakukan pada dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya.

Akhirnya kualitas Pilkada sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran komunitas sosial. Karena itu kesadaran komunitas harus dibangun oleh aktor-aktor demokrasi termasuk adalah kaum muda. Sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi, maka diharapkan adanya penguatan pada level basis yaitu komunitas-komunitas lokal. Sehingga dengan demikian, realitas Pilkada yang bias itu menjadi ruang tumbuhnya kesadaran demokrasi komunitarian. Wallahu A’lam Bisshawab.

Iklan