Ruhut dan Logika Publik


Seperti biasanya, Jakarta begitu terik siang itu. Kendaraan roda dua dan empat nampak bergerak. Beberapa sisi jalan ibu kota tampak sumpek, ruas-ruas jalan penuh sesak oleh pengendara. Di gedung lengkung, anggota parlemen sedang rapat. Apa pasal? Membicarakan pergantian pimpinan (Ketua) komisi hukum DPR R.I.

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang membidani komisi tiga tampak sedang memimpin rapat guna membicarakan pergantian Ketua Komisi III. Setelah memberikan pengantar dan meminta persetujuan anggota situasi menjadi ramai. Para anggota parlemen angkat tangan, minta bicara. Sebagai pimpinan siding, Priyo memberi ruang kepada anggota berbicara. Memang ia tak punya hak untuk membungkam orang. Karena setiap anggota DPR, memiliki hak bicara. Maka ramailah perbincangan siang itu.

Satu persatu anggota fraksi menyampaikan pandangannya. Ada empat fraksi yang secara tegas menolak Ruhut Sitompul jika diajukan menjadi pimpinan, Gerindra, Hanura, Golkar dan PPP. Sedangkan fraksi lain tidak menerima tidak juga menolak. Kecuali PDIP yang menerima dengan catatan. Kemudian Demokrat yang menugaskannya.

Secara politik, penugasan Ruhut Sitompul dari partainya itu sah-sah saja. Ada mekanisme dimana loyalitas menjadi point penting dalam konteks kepartaian. Karena bagaimana pun, fraksi di DPR adalah perpanjangan tangan dari Partai. Dan oleh partainya Ruhut dianggap loyal dan mampu mengawal agenda-agenda partai di parlemen.

Persoalannya menjadi lain tatkala ini dibenturkan dengan logika publik. Logika publik yang sehat akan bertanya, mengapa Ruhut bukan kader Demokrat lainnya? Apakah ia yang terbaik yang bisa memimpin komisi hukum itu? Tidakkah ada kriterium yang bisa menjadi parameter bagi seorang Ketua Komisi Hukum? Bagaimana tracking jejak rekamnya? Dll. Padahal ketika mereka (komisi III) melakukan fit and proper test kepada calon anggota KPK atau Hakim Agung misalnya, mereka mengubek-ubek jejak rekam, integritas, dll. Sementara ini pengangkatan Ketua komisi tidak ada sama sekali. Hanya karena kesepahaman politik semata.

Saya kira ini menjadi ujian bagi fraksi Demokrat bagaimana menawarkan kandidat yang terbaik. Kalau toh Demokrat bersikeras tidak akan menarik Ruhut. Toh akan menjadi persoalan, bagaimana mungkin seorang pimpinan sementara dia tidak diterima oleh anggotanya. Disinilah kedewasaan berpolitik bagi Demokrat dinilai.

Dan masih banyak saya persoalan. Belum lagi terkait dengan keselarasan antara UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dengan tata tertib yang disusun. Di UU dikatakan bahwa pencalonan pimpinan Komisi itu dipilih oleh anggota. Bagaimana bisa memilih kalau yang diajukan hanya satu nama.

Iklan

Satu pemikiran pada “Ruhut dan Logika Publik

  1. Lucu bangeut , Komisi III , Komisi yg memberi legitimasi publik kepada pejabat publik , dari Panglima TNI , Kapolri , Komisioner KPK , Komisioner Komnas HAM , Komisioner KPU , Hakim Agung , Komisi Konstitusi , KOmisi Penyiaran , dll akan dipimpin oleh orang yang selain kapasitas intelektualnya diragukan , Cacat Moral dan tidak beretika . Sebesar apapun peran ketua komisi, tetap saja ini kekonyolan yg hanya pantas dilakukan oleh Pelawak , ya inilah potret buram bangsa ini yg katanya di Pimpin oleh seorang yg Intelek santun , mendapatkan banyak penghargaan dan gelar baik nasional maupun internasional … Kasihan Bangsaku Negeriku …..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s