Seperti biasanya, Jakarta begitu terik siang itu. Kendaraan roda dua dan empat nampak bergerak. Beberapa sisi jalan ibu kota tampak sumpek, ruas-ruas jalan penuh sesak oleh pengendara. Di gedung lengkung, anggota parlemen sedang rapat. Apa pasal? Membicarakan pergantian pimpinan (Ketua) komisi hukum DPR R.I.

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang membidani komisi tiga tampak sedang memimpin rapat guna membicarakan pergantian Ketua Komisi III. Setelah memberikan pengantar dan meminta persetujuan anggota situasi menjadi ramai. Para anggota parlemen angkat tangan, minta bicara. Sebagai pimpinan siding, Priyo memberi ruang kepada anggota berbicara. Memang ia tak punya hak untuk membungkam orang. Karena setiap anggota DPR, memiliki hak bicara. Maka ramailah perbincangan siang itu.

Satu persatu anggota fraksi menyampaikan pandangannya. Ada empat fraksi yang secara tegas menolak Ruhut Sitompul jika diajukan menjadi pimpinan, Gerindra, Hanura, Golkar dan PPP. Sedangkan fraksi lain tidak menerima tidak juga menolak. Kecuali PDIP yang menerima dengan catatan. Kemudian Demokrat yang menugaskannya.

Secara politik, penugasan Ruhut Sitompul dari partainya itu sah-sah saja. Ada mekanisme dimana loyalitas menjadi point penting dalam konteks kepartaian. Karena bagaimana pun, fraksi di DPR adalah perpanjangan tangan dari Partai. Dan oleh partainya Ruhut dianggap loyal dan mampu mengawal agenda-agenda partai di parlemen.

Persoalannya menjadi lain tatkala ini dibenturkan dengan logika publik. Logika publik yang sehat akan bertanya, mengapa Ruhut bukan kader Demokrat lainnya? Apakah ia yang terbaik yang bisa memimpin komisi hukum itu? Tidakkah ada kriterium yang bisa menjadi parameter bagi seorang Ketua Komisi Hukum? Bagaimana tracking jejak rekamnya? Dll. Padahal ketika mereka (komisi III) melakukan fit and proper test kepada calon anggota KPK atau Hakim Agung misalnya, mereka mengubek-ubek jejak rekam, integritas, dll. Sementara ini pengangkatan Ketua komisi tidak ada sama sekali. Hanya karena kesepahaman politik semata.

Saya kira ini menjadi ujian bagi fraksi Demokrat bagaimana menawarkan kandidat yang terbaik. Kalau toh Demokrat bersikeras tidak akan menarik Ruhut. Toh akan menjadi persoalan, bagaimana mungkin seorang pimpinan sementara dia tidak diterima oleh anggotanya. Disinilah kedewasaan berpolitik bagi Demokrat dinilai.

Dan masih banyak saya persoalan. Belum lagi terkait dengan keselarasan antara UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dengan tata tertib yang disusun. Di UU dikatakan bahwa pencalonan pimpinan Komisi itu dipilih oleh anggota. Bagaimana bisa memilih kalau yang diajukan hanya satu nama.

Iklan