Mobil lumayan hilir mudik diperempatan itu. Disudut itu nampak sebuah kantor. Kelihatan nampak padat. Orang keluar masuk dengan berbagai keperluan. Ada yang menjadi terperiksa. Menjadi saksi. Ada juga yang mengurus keperluan seperti SIM dan izin lainnya. Pagi itu saya ke kantor Polresta Kota Padang, Sumatera Barat. Ada focus group discussion (fgd) dengan beberapa perwira, dan bintara.Seusai FGD, saya meminta waktu kepada beberapa perwira lulusan Akpol untuk melakukan pendalaman di Mapolresta. Penelitiannya waktu itu berkaitan dengan bagaimana kinerja lulusan Akpol dalam konteks pemolisian masyarakat (Polmas) dan HAM.

Saya ingat, seorang perwira remaja waktu itu bertanya.

“Saya Iptu Roy, kanit Reskrim … (maaf saya agak lupa tempat dia bertugas)” begitu ia memperkenalkan diri.

“Anda asalnya dari mana”? tanyaku.

“Dari sulawesi mas” jawabnya.

“Oh sama dong dengan saya, terus apa pertanyaannya” terangku.

“Begini mas, seringkali kami dilapangan harus berhadapan dengan tindak kekerasan. Nah bagaimana dengan teman-teman polisi, apakah juga HAM-nya dijamin”? tanyanya serius.

Saya pikir pertanyaan diatas cukup berasalan. Di beberapa kasus, memang menjadi sangat krusial. Misalnya di Papua atau di Sulawesi Tengah. Seringkali menjadi dilema bagi polisi untuk melakukan tindakan karena takut melanggar HAM.

Terkait dengan problem ini, mari kita letakkan Polisi sebagai aparatus koersif Negara. Karena itu, sebagai aparatur Polisi memiliki kekuasaan. Termasuk kekuasaan menembak yang diberikan oleh Negara. Sementara masyarakat sipil itu adalah individu yang tidak punya kekuasaan.

Oleh karena itu, HAM tidak berlaku kepada institusi Negara. Kenapa? Karena tugas Negara adalah melakukan perlindungan (protect), melindungi & tentu mempromosikan. “Jadi bagaimana kalau ada aparat yang memperoleh kekerasan”? Terhadap itu maka berlaku hukum pidana murni.

Terhadap kasus demonstran misalnya, Polisi kan memiliki protap. Lakukan saja tindakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hanya saja memang menjadi catatan, yaitu bagaimana melakukan proses penggalangan secara dini. Kalaulah Polmas & Intelkam mampu mengawal sejak dini. Akan menjadi lain. Tapi seringkali tugas-tugas sebagai Bimas & Intelkam seringkali tidak banyak diminati. Bahkan bisa dianggap nomor dua. Padahal dari sinilah semuanya bermula. Sebab dua hal ini yang paling bersentuhan dengan masyarakat.

Iklan