Di sebuah warung kopi duduklah seorang anggota dewan dari sebuah partai. Ia nongkrong dengan teman-temannya. Saat akan balik ia bilang ke teman satu mejanya, coba di hitung berapa, nanti saya yang selesaikan. Teman satu mejanya lalu menghitung dan menyampaikan jumlah yang hadir. Ok, saya sudah bayar. Tiba-tiba dari meja lain disebuah sudut di warkop menyampaikan bahwa kami juga adalah pendukungmu di Pileg. Sang wakil rakyat bilang, anda kan saya sudah bayar waktu memilih. Sementara yang meja ini mereka memilih saya tanpa harus dibayar.

Penggalan cerita diatas menggambarkan bagaimana relasi antara rakyat dan wakilnya. Yaitu kecenderungan politik transaksional pada event kepemiluan. Bukan hanya pada event Pileg, juga pada berbagai event Pilkada praktek ini seringkali juga terjadi.

Praktek ini dalam jangka panjang cukup merusak tatanan. Dari sisi kontestan (calon legislatif & pemimpin daerah/nasional) cukup mengeruk cost. Sehingga ada kecenderungan ketika terpilih juga mengalami problem. Apa yang kita saksikan dihari ini, ada banyak anggota parlemen & pemimpin daerah terjerat korupsi menggambarkan bagaimana kecenderungan ini. Dari sisi masyarakat praktik ini cukup merusak mentalitas. Relasi ini kemudian melahirkan relasi traksaksional dan simbolik semata.

Sebagai pemilih, suara itu menjadi harga diri kita. Menjadi jaminan apakah yang dipilih mewakili dari sebuah idealisme kita. Mewakili sebuah harapan. Harapan mengenai sebuah pemerintahan yang baik. Harapan tentang sebuah keadilan dan sebagainya.

Mentraksasikan suara berarti mencerminkan bagaimana harga diri kita sebagai pemilih. Kalaulah kita transaksikan suara kita Rp 20.000, Rp 50.000 atau Rp 100.000 maka sejumlah itulah harga diri kita.

Ini tantangan kita kedepan. Bagaimana membangun kapasitas masyarakat, terkait dengan kesadaran politik warga. Dan ini amat substansial.

Iklan