Hakim korup; Kemana lagi kita berharap..?

Sambil duduk di ruang tengah. Saya nyalakan TV pagi itu. Rencananya mau mandi. Sejenak kemudian saya perhatikan ada talkshow menarik. Yang bicara adalah Hamdi Muluk, ahli psikologi politik dan Refly Harun, pengamat hukum Tata Negara. Apa pasal yang dibincang? Rupanya semalam ada peristiwa genting di Jakarta. Salah satu hakim dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ditangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan itu sendiri terkait dengan kasus suap Pilkada yang ditangani oleh MK.

USA Shutdown; so what ..?

Hawa dingin (karena embun) masih terasa. Pagi itu seperti biasa, saya duduk di depan TV menyimak berita. Ketika chanel TV saya pindahkan ke Voice of America, seorang pembaca berita melaporkan bahwa layanan pemerintah di Amerika untuk sementara di hentikan. Khususnya fasilitas-fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa Amerika benar-benar bangkrut, sehingga tidak mampu lagi membiayai pelayanan pemerintahan?

1 Oktober; Hari Kemanusiaan Nasional

Barangkali 1 Oktober layak diperingati sebagai hari kemanusiaan nasional. Dan kita semua bangsa Indonesia patut berkabung untuk itu. Bukan hanya perwira TNI AD yang tewas dalam peristiwa pilu di 1 Oktober 1965, dini hari itu. Tetapi juga jutaan orang yang meninggal dan dibantai sebelum (terutama kelompok Islam) dan pasca peristiwa itu. Dengan dalih “PKI”. Dan peristiwa itu telah membalik seluruh historitas Negeri ini. Boleh dikata itulah titik balik dari seluruh apa yang kita saksikan hari ini. Jakarta yang Macet. Liberalisasi sektor ekonomi dan perdagangan. Termasuk penguasaan terhadap konsesi pertambangan di Indonesia. Pangaturan daerah. Dan lain sebagainya. Dilain waktu saya ingin membuat catatan kecil, soal ekonomi ini kaitannya dengan peristiwa 65 ini.

Terlepas spekulasi mengenai apakah ada peran CIA dalam tragedi itu, yang pasti bahwa pembunuhan itu tidak bisa diterima. Baik pembunuhan kepada para perwira militer dan juga kepada mereka yang dicap PKI – oleh rezim – yang jumlahnya jutaan itu. Padahal menurut John Roosa, peristiwa itu adalah tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah Holocaus dalam rentang skala, waktu, dan jumlah korban yang ditimbulkannya (indoprogress, 2013).

Adakah HAM untuk Polisi …?

Mobil lumayan hilir mudik diperempatan itu. Disudut itu nampak sebuah kantor. Kelihatan nampak padat. Orang keluar masuk dengan berbagai keperluan. Ada yang menjadi terperiksa. Menjadi saksi. Ada juga yang mengurus keperluan seperti SIM dan izin lainnya. Pagi itu saya ke kantor Polresta Kota Padang, Sumatera Barat. Ada focus group discussion (fgd) dengan beberapa perwira, dan bintara.Seusai FGD, saya meminta waktu kepada beberapa perwira lulusan Akpol untuk melakukan pendalaman di Mapolresta. Penelitiannya waktu itu berkaitan dengan bagaimana kinerja lulusan Akpol dalam konteks pemolisian masyarakat (Polmas) dan HAM.

Hak-hak Difabel

Disuatu siang yang terik di kawasan Sleman saya sholat jum’at disebuah Masjid. Kebetulan kami sedang menyelenggarakan training pertanian terpadu di balai koperasi (kawasan Sleman). Karena acaranya tiga hari, yaitu jum’at – ahad sehingga ketika selesai pembukaan kami menuju masjid dan bersiap melaksanakan sholat jum’at. Apa yang menarik dari masjid itu, sehingga saya catatkan di blog ini?

Mobil Murah vs Transportasi Publik; Menguji Konsistensi Kebijakan

Ada secercah harapan tatkala PT KAI berbenah. Perusahaan penyedian jasa transportasi tersebut dalam beberapa bulan belakangan cukup serius memoles diri. Mulai dari sistem pembelian tiket, pelayanan di kereta dan juga pengamanan yang “relatif berubah”. Dua tiga kali naik kereta saya cukup puas dengan kebijakan tersebut. Dan itulah alasan saya menyebut ada secercah harapan. Di Jakarta, pelan-pelan kebijakan transportasi publik ini diperbaiki. Dan kita semua berharap kebijakan tersebut bisa berjalan baik dan tidak banyak hambatan. Transportasi publik yang baik tentu adalah harapan kita semua.

Ruhut dan Logika Publik

Seperti biasanya, Jakarta begitu terik siang itu. Kendaraan roda dua dan empat nampak bergerak. Beberapa sisi jalan ibu kota tampak sumpek, ruas-ruas jalan penuh sesak oleh pengendara. Di gedung lengkung, anggota parlemen sedang rapat. Apa pasal? Membicarakan pergantian pimpinan (Ketua) komisi hukum DPR R.I.

Fasilitator atau Pekerja Project ..?

Ada dua pengalaman penting yang kurasakan terkait dengan pekerjaan fasilitasi. Pertama, bekerja sebagai fasilitator dengan sebuah project. Kedua, bekerja sebagai fasilitator pada sebuah program/agenda perubahan yang dirancang sendiri. Pendeknya, program itu dibiayai sendiri atau swadaya masyarakat (NGO/Ormas).

Dilema yang paling terasa tentu adalah bagaimana harus berperan sebagai fasilitator disatu sisi, sementara disisi lain, juga harus memastikan agenda dan target-target project harus terwujud. Itu berarti saya terkait dengan standar prosedur operasi (SOP), kontrak atau apapun istilahnya. Seringkali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan target-target project tidak ketemu/sinkrong. Belum lagi dengan waktu (time line) project yang seringkali memaksa harus mewujudkan kegiatan/aktivitas/ karena waktu yang memburu.